PANDEGLANG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pandeglang tengah menghadapi masa jeda di sejumlah titik. Enam dapur penyedia menu MBG menghentikan operasional sementara setelah aturan baru terkait mekanisme pendanaan dari Badan Gizi Nasional (BGN) diberlakukan.
Enam dapur SPPG tersebut berada di lima kecamatan: SPPG Banyubiru (Labuan), SPPG Kabayan (Pandeglang), SPPG Sukaratu 2 dan Sukaratu 3 (Majasari), SPPG Kadudampit 2 (Saketi), serta SPPG Menes (Menes).
Wakil Ketua Satgas MBG Pandeglang, Doni Hermawan, menegaskan bahwa penghentian ini tidak berarti program terhenti total. Aktivitas dapur hanya jeda hingga dana dari Pemerintah Pusat resmi dicairkan.
“Jadi bukan setop, tapi sementara. Ada aturan baru dari BGN terkait pendanaan. Dapur yang dananya belum cair memang tidak boleh beroperasi dulu,” kata Doni, Jumat (14/11/2025).
Dampak jeda operasional ini cukup signifikan. Sekitar 18 ribu siswa penerima manfaat sementara waktu belum mendapatkan suplai menu bergizi.
“Rata-rata satu dapur melayani tiga ribuan siswa. Kalau enam dapur, berarti sekitar 18 ribu siswa,” ujarnya.
Menurut Doni, Pemkab Pandeglang intens berkoordinasi dengan BGN dan Satuan Pelaksana Program Indonesia (SPPI) Kabupaten untuk mempercepat proses pencairan.
“Kami komunikasi terus dengan SPPI dan BGN. Karena ini kebijakan pusat, kami harus menuesuaikan,” jelasnya.
Salah satu penyebab utama jeda operasional adalah perubahan aturan yang kini melarang penggunaan dana talangan oleh pengelola dapur. Padahal, skema itu sebelumnya diperbolehkan.
“Kalau dulu boleh pakai dana talangan, sekarang tidak boleh. Jadi harus menunggu pencairan resmi,” ucap Doni.
Saat ini, dari sekitar 90 dapur MBG yang ada di Pandeglang, hanya 50 yang masih aktif. Dari jumlah tersebut, baru satu dapur yang memiliki Sertifikat SLHS (Sanitasi Lingkungan Hidup Sekolah), sementara delapan lainnya masih dalam proses pengajuan.
“Kalau tidak punya sertifikat, ada kemungkinan tidak boleh beroperasi. Tapi kami masih menunggu arahan pusat,” katanya.
Pemkab Pandeglang kini membentuk tim percepatan untuk membantu proses sertifikasi SLHS secara gratis agar dapur-dapur MBG dapat segera memenuhi standar operasional.
“Kalau berkas lengkap, hitungan jam bisa selesai. Kami bantu fasilitasi sesuai arahan Ibu Bupati,” tutur Doni.
Ke depan, Pandeglang menargetkan total 130 titik dapur MBG, dengan prioritas daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.
“Kami sudah koordinasi dengan BGN untuk tambahan dapur di daerah tertinggal. Saat ini masih tahap pemetaan lokasi,” tutupnya.
