TANGSEL – Pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang terus menunjukkan tren positif ternyata masih menyisakan pekerjaan rumah. Jumlah penduduk miskin justru meningkat, sehingga arah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 menjadi perhatian Fraksi Gabungan PAN, PPP, dan NasDem (PPN) DPRD Kota Tangsel.
Ketua Fraksi PPN DPRD Kota Tangsel, Yayang Bahtiar, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi, investasi, maupun pembangunan infrastruktur. Menurutnya, keberhasilan pembangunan harus tercermin dari meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup warga.
Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangsel dalam Angka 2026, pertumbuhan ekonomi daerah pada 2025 mencapai 5 persen. Namun, jumlah penduduk miskin meningkat dari 43,33 ribu orang pada 2024 menjadi 44,61 ribu orang pada 2025.
“Pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak langsung bagi kehidupan warga. Kita tentu mengapresiasi capaian yang ada, tetapi peningkatan kemiskinan juga harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai ekonomi tumbuh, tetapi masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup,” tegas Yayang, Selasa (3/11/2026).
Untuk menjawab persoalan tersebut, Fraksi PPN mendorong Pemkot Tangsel bersama DPRD memprioritaskan anggaran bagi penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan warga, serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pembangunan fisik juga perlu diimbangi dengan pemberdayaan ekonomi, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah.
Tak hanya persoalan kemiskinan, Yayang menyoroti sejumlah masalah perkotaan yang masih membutuhkan solusi berkelanjutan, mulai dari banjir, kemacetan, pengelolaan sampah, drainase, hingga kualitas pelayanan publik. Ia menilai besarnya anggaran maupun banyaknya proyek bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pemerintah.
“Keberhasilan pembangunan tidak cukup dilihat dari besarnya anggaran atau banyaknya proyek yang dikerjakan. Yang paling penting adalah apakah banjir berkurang, pelayanan semakin mudah, lingkungan lebih baik, dan masyarakat benar-benar merasakan perubahan,” katanya.
Di sisi lain, Fraksi PPN mengapresiasi capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tangsel sebesar 84,81 pada 2025 serta penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 4,13 persen. Meski demikian, pemerataan pembangunan hingga kecamatan dan kelurahan tetap diperlukan, termasuk perluasan akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan dasar bagi pekerja informal, lansia, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan.
Momentum hari jadi Kota Tangsel juga dinilai tepat untuk mengevaluasi hasil pembangunan. Karena itu, setiap program dalam APBD 2027 diminta memiliki target terukur, penerima manfaat yang jelas, serta evaluasi berkala agar belanja daerah tidak berhenti pada pencapaian administratif.
“Besar langkahnya berarti pembangunan memiliki arah dan prioritas yang jelas. Nyata manfaatnya berarti masyarakat merasakan hasil setiap kebijakan. Sementara merata sejahteranya berarti kemajuan tidak hanya dinikmati sebagian warga, tetapi menjadi kesejahteraan bersama,” pungkas Yayang. (red)
