TANGSEL – Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, menceritakan alasan di balik keputusan besar mengangkat lebih dari 6.000 tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada periode 2024–2025.
Dalam podcast Ceritain Bang Ben, Erlangga Yudha Nugraha, putra sulung Benyamin Davnie yang mengambil peran sebagai pewawancara menggali cerita dari sosok ayah yang dikenal sebagai birokrat senior.
Obrolan dimulai ketika Erlangga penasaran dengan langkah sang ayah yang pada tahun 2024–2025 mengangkat lebih dari 6.000 tenaga honorer menjadi P3K.
“Aku tuh penasaran ni yah, Ayah tuh angkat sekian banyak PPPK di Tangerang Selatan. Latar belakang ayah bikin kebijakan itu apa sih?” tanya Erlangga.
Benyamin menjawab dengan nada empati. Ia mengingat pengalamannya sendiri sebagai tenaga kerja sukarela (TKS) sebelum akhirnya menjadi PNS. “Aku juga TKS dulu tahun 1983 gitu loh. Tidak tiba-tiba jadi PNS. Jadi suka-duka TKS itu aku alami. Sekarang ketika memimpin, aku bisa bayangin gimana 6.000 teman-teman yang sudah menunggu bukan setahun dua tahun, tapi tujuh, delapan bahkan sebelas tahun. Mereka ingin sekali punya status,” jelas Benyamin dikutip dari podcast Ceritain Bang Ben, Selasa (16/9/2025).
Benyamin mengatakan ada dua pilihan besar yang sama-sama memiliki konsekuensi. jika hanya sebagian kecil yang diangkat misalnya seribu orang, maka akan ada ribuan tenaga honorer lain yang tersisihkan. Padahal, mereka adalah ujung tombak pemerintahan daerah dalam melaksanakan berbagai program dan pelayanan publik.
Namun, jika semua tenaga honorer diangkat menjadi PPPK, konsekuensinya adalah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang harus menanggung gaji dan tunjangan ribuan pegawai baru. Namun, menurutnya keadilan sosial lebih penting ketimbang sekadar hitungan teknis.
Meski begitu, Benyamin akhirnya memilih untuk mengangkat seluruh honorer tersebut. Alasannya sederhana, pemerintahan daerah harus berjalan dengan baik, dan itu membutuhkan dukungan penuh dari para tenaga honorer.
“Akhirnya saya ambil pilihan, oke keseimbangan APBD resikonya anggaran buat gaji mereka itu dipenuhi APBD, tetapi jalannya pemerintahan ini berjalan dengan baik,” tegasnya.
Benyamin melanjutkan bahwa keputusan itu bukan sekadar administrasi, melainkan lahir dari empati mendalam terhadap para honorer yang telah lama menunggu kepastian status.
“Kalau hanya sebagian yang diangkat, sisanya akan kecewa. Tapi kalau semuanya diangkat, jalannya pemerintahan akan lebih baik karena mereka punya kepastian,” tegasnya.
Keputusan pengangkatan ini menjadi salah satu kebijakan penting di masa kepemimpinannya, sekaligus menunjukkan keberpihakan terhadap para aparatur yang selama ini menopang pelayanan kepada masyarakat.
