PANDEGLANG – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Pandeglang menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Tugu Jam Alun-alun Pandeglang, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, Selasa (28/10/2025).
Aksi tersebut menjadi wadah bagi para mahasiswa untuk menyuarakan keresahan generasi muda atas berbagai persoalan mendasar yang dinilai menghambat kemajuan Kabupaten Pandeglang.
Koordinator aksi, Rafiudin, mengatakan momentum Sumpah Pemuda menjadi saat yang tepat bagi pemuda Pandeglang untuk menyampaikan hasil kajian terhadap sejumlah masalah krusial di daerah.
“Hari ini kami menyampaikan hasil kajian kami terkait problematika di Kabupaten Pandeglang, khususnya di sektor pendidikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka putus sekolah (ATS) di Pandeglang mencapai 18.230 orang. Ini adalah persoalan fundamental yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah,” ujar Rafiudin saat orasi.
Selain pendidikan, mahasiswa juga menyoroti mandeknya realisasi kebijakan kepemudaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 2 Tahun 2001 tentang anggaran kepemudaan.
“Bupati harus segera merealisasikan amanah perda itu. Sampai hari ini kami melihat pemerintah daerah belum mampu menjalankannya,” tegasnya.
Tak hanya itu, mereka juga menuntut adanya reformasi birokrasi dan pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran desa. Menurut Rafiudin, dari 326 desa di Pandeglang, terdapat indikasi penyimpangan anggaran yang belum ditangani secara serius.
“Kami juga menuntut reformasi birokrasi di tubuh pemerintahan Kabupaten Pandeglang. Saat ini birokrasi Pandeglang tidak sedang baik-baik saja,” ujarnya.
Rafiudin menambahkan, persoalan di sektor pendidikan kian kompleks dengan adanya praktik komersialisasi sekolah hingga meningkatnya kasus kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan.
“Banyak kasus pelecehan di sekolah, bahkan melibatkan oknum guru. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ungkapnya.
Ia menilai, rendahnya indeks pembangunan manusia di Kabupaten Pandeglang menjadi bukti belum adanya kebijakan sektoral yang berpihak pada pemuda dan pendidikan.
“Pemuda Pandeglang punya banyak ide dan gagasan, tapi tidak difasilitasi oleh pemerintah daerah. Kami mendesak agar segera disahkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai turunan dari Perda Nomor 2 Tahun 2001 tentang anggaran pemuda,” pungkasnya.
