PANDEGLANG – Sebanyak 1.559 Pondok Pesantren di Kabupaten Pandeglang belum memiliki kelengkapan izin bangunan yang membuat proses verifikasi oleh Kementerian Agama (Kemenag) Pandeglang berjalan tersendat. Kondisi ini menjadi tantangan utama ketika pusat meminta daerah mempercepat pemutakhiran data fisik pesantren.
Kasi Pondok Pesantren Kemenag Pandeglang, Mucholid, menyebut belum ada satu pun pesantren yang mengunggah data perizinannya melalui aplikasi resmi Kemenag. Minimnya pemahaman terkait mekanisme perizinan baru menjadi faktor penghambat.
“Di aplikasi itu belum pada ngisi karena datanya belum dilengkapin. Untuk bangunan, banyak yang belum membuat izin,” kata Mucholid, Rabu (26/11/2025).
Mayoritas pesantren di Pandeglang merupakan salafiyah yang membangun sarana secara mandiri, tanpa proses perizinan formal. Situasi ini membuat pendataan semakin kompleks, karena Kemenag harus memberikan edukasi teknis mengenai syarat izin, mulai dari titik koordinat hingga verifikasi lapangan.
Tantangan makin bertambah setelah pemerintah pusat menetapkan moratorium izin operasional ponpes, sehingga daerah diminta fokus pada penertiban dan validasi data bangunan.
“Ada surat dari pusat untuk moratorium izin operasional. Kayaknya mau fokus ke pendataan bangunan yang sekarang,” ujarnya.
Mucholid menegaskan bahwa kelengkapan data sangat penting untuk memastikan keamanan dan kepastian hukum bangunan pesantren, apalagi isu ini sedang menjadi perhatian nasional. Kemenag Pandeglang pun telah mengimbau seluruh pimpinan ponpes untuk segera memenuhi data, meski pendampingan teknis tetap dibutuhkan.
Sementara itu, verifikasi lapangan baru bisa dimulai awal tahun depan. Kesibukan agenda akhir tahun membuat tim Kemenag belum dapat melakukan pengecekan langsung dalam waktu dekat.
“Pendataan nggak bisa cepat. Satu lokasi pesantren bisa lebih dari satu hari, karena harus memastikan titik koordinat dan mencocokkan data di lapangan,” pungkasnya.
