TANGSEL – Mulai 1 April 2026, Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat. Langkah ini menjadi bagian dari strategi efisiensi energi di tengah tekanan global yang masih memengaruhi stabilitas pasokan dan harga bahan bakar minyak (BBM).
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat dalam mendorong penghematan energi nasional. Daerah diminta mengambil peran aktif untuk menekan konsumsi BBM, salah satunya melalui pengurangan mobilitas harian pegawai.
Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, menegaskan bahwa pihaknya akan menjalankan kebijakan tersebut tanpa mengorbankan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Ini arahan dari pusat yang harus kami tindak lanjuti. Namun yang paling utama, pelayanan strategis kepada masyarakat tidak boleh terganggu,” ujar Pilar dalam keterangannya, Selasa (07/04/2026).
Menurutnya, penerapan WFH satu hari dalam sepekan diyakini mampu menekan konsumsi BBM secara signifikan, khususnya dari aktivitas perjalanan harian ASN menuju kantor. Meski belum dihitung secara rinci, pengurangan mobilitas dinilai berkontribusi langsung terhadap efisiensi energi.
“Kalau dihitung sederhana, satu hari WFH saja sudah bisa mengurangi penggunaan bahan bakar. Ini bagian dari upaya bersama menghadapi kondisi nasional terkait energi,” jelasnya.
Namun demikian, tidak semua jenis pekerjaan dapat dilakukan secara jarak jauh. Pilar memastikan layanan publik yang bersifat langsung dan mendesak tetap berjalan normal, termasuk administrasi kependudukan hingga layanan kesehatan.
“Layanan yang sifatnya urgent seperti pembuatan KTP atau layanan kesehatan tetap berjalan seperti biasa. Sementara pekerjaan back office bisa dilakukan secara WFH,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa ASN yang menjalankan WFH tetap berkewajiban bekerja dari rumah dan tidak diperkenankan bepergian ke luar kota. Pengawasan akan dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah, dengan sanksi administratif bagi pelanggaran.
Kebijakan ini diberlakukan hingga waktu yang belum ditentukan, sembari terus dievaluasi efektivitasnya oleh pemerintah daerah, baik dari sisi efisiensi energi maupun kualitas pelayanan publik.
Selain WFH, Pemkot Tangsel juga mendorong penggunaan transportasi publik sebagai solusi jangka panjang. Program seperti bus sekolah dinilai telah memberikan dampak positif dalam mengurangi volume kendaraan di jalan serta menjadi langkah strategis menuju efisiensi energi dan mobilitas perkotaan yang lebih berkelanjutan. (red)
