TANGSEL – Di tengah sengketa pengelolaan Sekolah Dasar Islam Pembangunan (SDIP) Pamulang yang masih bergulir di jalur hukum, muncul satu pertanyaan yang mengusik banyak pihak: bagaimana nasib anak-anak yang setiap hari belajar di lingkungan sekolah tersebut?
Ketegangan kembali mencuat setelah rombongan yang terdiri dari perwakilan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersama sejumlah pihak mendatangi area sekolah pada Kamis (04/06/2026). Peristiwa itu memicu reaksi dari Yayasan Syarif Hidayatullah yang saat ini mengelola SDIP Pamulang dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua maupun siswa.
Ketua Yayasan Syarif Hidayatullah, Ilham Aufa, mengaku situasi yang terjadi sempat berdampak pada suasana belajar. Menurutnya, sejumlah murid terlihat terkejut, bahkan beberapa orang tua mengaku tidak kuasa menahan emosi melihat ketegangan yang terjadi di lingkungan pendidikan.
“Anak-anak mengalami shock. Ada orang tua yang menangis. Padahal saat itu masih ada siswa TK dan sekolah dasar di lingkungan sekolah,” ujar Ilham.
Kondisi tersebut mendapat perhatian dari Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, Badrusalam. Ia menilai perbedaan pandangan terkait pengelolaan lembaga pendidikan seharusnya diselesaikan melalui dialog dan proses hukum, bukan dengan tindakan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan di sekitar peserta didik.
“Saya mengutuk keras penyelesaian masalah dengan pendekatan kekerasan. Apalagi ini menyangkut lembaga pendidikan yang harus menjadi contoh akhlak, etika, dan peradaban,” tegas Badrusalam.
Menurutnya, sekolah bukan sekadar bangunan atau aset yang diperebutkan, melainkan tempat tumbuh dan berkembangnya generasi masa depan. Karena itu, setiap langkah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kondisi psikologis anak-anak.
“Jangan sampai konflik internal berdampak pada psikologis anak-anak dan mengganggu proses pendidikan,” ujarnya.
Dewan Pembina Yayasan Syarif Hidayatullah, Andi Syafrani, juga menyayangkan munculnya aktivitas yang dinilai dapat mengganggu kenyamanan peserta didik. Ia menegaskan bahwa sengketa yang saat ini masih berjalan di berbagai lembaga hukum semestinya tidak dibawa ke ruang yang berpotensi mengganggu kegiatan belajar mengajar.
Sementara itu, Kuasa Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Alwanih, membantah bahwa kedatangan pihaknya bertujuan mengambil alih atau mengeksekusi sekolah. Ia menjelaskan bahwa kunjungan tersebut dilakukan untuk menyampaikan sosialisasi terkait kebijakan integrasi satuan pendidikan ke dalam pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) UIN Jakarta.
“Kami tidak datang untuk menuduki atau mengeksekusi. Pendidikan tetap menjadi prioritas dan kami ingin kegiatan belajar mengajar berjalan sebagaimana mestinya,” kata Alwanih.
Di tengah perdebatan hukum yang masih berlangsung, masyarakat berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan mengedepankan dialog yang sehat. Sebab, ketika konflik orang dewasa masuk ke lingkungan sekolah, pihak yang paling rentan merasakan dampaknya adalah anak-anak yang seharusnya tumbuh dalam suasana aman, nyaman, dan penuh keteladanan.
Pada akhirnya, siapa pun yang merasa memiliki dasar hukum paling kuat, kepentingan terbaik bagi peserta didik harus tetap menjadi prioritas utama. Karena sekolah sejatinya bukan arena pertarungan kepentingan, melainkan rumah kedua tempat anak-anak belajar meraih masa depan. (red)
