TANGERANG – Program Sekolah Swasta Gratis/Setara Kabupaten Tangerang kini menghadapi tantangan berikutnya: memastikan akses pendidikan yang sudah diperluas benar-benar diikuti peningkatan kualitas belajar siswa.
Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menegaskan, kebijakan pembebasan biaya pendidikan tidak boleh berhenti pada persoalan administrasi. Sekolah penerima program juga harus terus memperbaiki pembelajaran, sarana prasarana, serta kemampuan tenaga pendidik.
“Sekolah swasta bukan sekadar pelengkap, tetapi mitra utama pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Tanpa peran aktif sekolah swasta, pemerataan akses pendidikan tidak akan tercapai secara optimal,” ujar Maesyal saat Evaluasi Program Sekolah Swasta Gratis/Setara 2026 di Gading Serpong, Senin (28/9/2026).
Besarnya cakupan program membuat persoalan mutu menjadi penting. Pada 2026, program tersebut menjangkau 71 SD dengan 9.676 siswa serta 193 SMP yang menampung 27.886 siswa. Jika digabung, terdapat 264 sekolah dengan 37.562 peserta didik yang masuk dalam program.
Dari sisi anggaran, pemerintah daerah menyiapkan sekitar Rp13,98 miliar untuk jenjang SD dan Rp54,01 miliar untuk SMP. Totalnya mencapai sekitar Rp67,99 miliar. Jika sekadar dihitung secara rata-rata terhadap jumlah peserta program, nilainya sekitar Rp1,81 juta per siswa per tahun. Angka tersebut merupakan perhitungan rata-rata dari total alokasi dan jumlah peserta, bukan besaran bantuan yang diterima setiap siswa.
Data BPS juga menunjukkan skala kebutuhan pendidikan di Kabupaten Tangerang cukup besar. Pada 2025/2026, data pendidikan dasar dan menengah Kabupaten Tangerang masih mencatat keberadaan ratusan satuan pendidikan dan puluhan hingga ratusan ribu peserta didik. BPS juga mencatat IPM Kabupaten Tangerang pada 2025 mencapai 76,74, naik dari 76,19 pada 2024.
Kondisi tersebut membuat keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah siswa yang terbebas dari biaya sekolah. Kualitas proses belajar, ketersediaan fasilitas, kompetensi guru, serta tata kelola dana menjadi bagian penting yang perlu terus dievaluasi.
Maesyal juga meminta penggunaan anggaran program dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan akuntabel. Dalam evaluasi tersebut, turut diserahkan berkas perbaikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada Tim Dinas Pendidikan sebagai bagian dari penyempurnaan administrasi program.
Ia mengapresiasi Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) bersama Dinas Pendidikan yang terus mendampingi sekolah dalam proses perbaikan administrasi. Menurutnya, penguatan kerja sama antara pemerintah dan sekolah swasta diperlukan agar pelaksanaan program tetap efektif.
Dengan jumlah penerima yang mencapai lebih dari 37 ribu siswa pada 2026, evaluasi program menjadi momentum untuk melihat apakah pembebasan biaya pendidikan telah berjalan beriringan dengan peningkatan mutu. Pemkab Tangerang berharap sekolah swasta dan pemerintah dapat terus memperkuat sinergi sehingga manfaat program dirasakan tidak hanya dari sisi biaya, tetapi juga dari kualitas pendidikan yang diterima siswa. (red)
