TANGERANG – Upaya menuntaskan persoalan banjir di sepanjang aliran Sungai Cirarab mulai memasuki babak nyata. Pemerintah Kabupaten Tangerang resmi memulai penataan kawasan bantaran sungai melalui penertiban bangunan liar sekaligus normalisasi aliran air di wilayah Kecamatan Pasar Kemis dan Sepatan, Minggu (12/04/2026).
Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, turun langsung memimpin jalannya penertiban. Bahkan, ia terlihat ikut membantu mengangkat puing-puing bangunan hasil pembongkaran, sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah dalam melindungi masyarakat dari risiko bencana.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari serangkaian musyawarah yang telah dilakukan bersama berbagai pihak, mulai dari perangkat daerah, Pemerintah Provinsi Banten, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), aparat TNI-Polri, hingga masyarakat yang bermukim di bantaran sungai.
“Alhamdulillah, hari ini kita mulai penataan di Sungai Cirarab. Semua sudah melalui sosialisasi dan kesepakatan bersama, termasuk pernyataan dari para pemilik bangunan,” ujar Maesyal.
Ia menjelaskan, Sungai Cirarab memiliki fungsi vital sebagai saluran drainase yang terhubung dengan Situ Gelam, dengan hulu aliran berasal dari wilayah Legok. Namun, kondisi bantaran sungai yang mengalami abrasi dan pengikisan tanah kini dinilai membahayakan, terutama saat debit air meningkat.
“Kalau dibiarkan, ini berisiko tinggi. Penggerusan tanah sudah terlihat jelas, dan bangunan di sekitar sungai bisa terdampak langsung saat banjir,” ungkapnya.
Dalam penertiban tahap awal, sebanyak 62 bangunan dibongkar, terdiri dari 41 bangunan di Pasar Kemis dan 21 bangunan di Sepatan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya preventif untuk mengurangi potensi banjir sekaligus meningkatkan keselamatan warga.
“Ini bukan sekadar penertiban, tetapi perlindungan bagi masyarakat. Keselamatan warga menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Setelah pembongkaran, pemerintah akan segera melanjutkan proses normalisasi sungai dengan pengerukan dan pelebaran aliran. Tahap berikutnya adalah pembangunan turap (sheet pile) untuk memperkuat struktur bantaran dan menahan longsor.
Program ini mendapat dukungan lintas sektor, termasuk dari Pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah pusat melalui BBWS. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat penanganan sekaligus memberikan hasil yang berkelanjutan.
Dukungan juga datang dari masyarakat terdampak. Pengurus HKBP Kutabumi, Risma, menyatakan pihaknya mendukung kebijakan pemerintah demi kepentingan bersama.
“Kami setuju dengan normalisasi dan penertiban ini. Semua demi kebaikan masyarakat,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Haji Suryo, pelaku usaha di bantaran sungai. Meski terdampak pembongkaran, ia tetap mendukung langkah pemerintah dengan harapan banjir tidak lagi terjadi.
“Kami mendukung, asalkan diberi waktu untuk memindahkan barang. Kami minta waktu satu sampai dua hari,” katanya.
Penataan Sungai Cirarab menjadi harapan baru bagi warga yang selama ini hidup dalam bayang-bayang banjir. Pemerintah pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung proses ini demi lingkungan yang lebih aman dan tertata. (red)
