PANDEGLANG – Pembangunan jalan di Kabupaten Pandeglang kembali jadi sorotan, setelah sejumlah warga terpaksa memperbaiki jalan rusak secara swadaya. Menanggapi hal ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang buka suara terkait keterbatasan anggaran.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pandeglang, Asep Rahmat, mengatakan pembangunan infrastruktur jalan selama ini lebih banyak mengandalkan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Menurutnya, alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tak mencukupi karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pandeglang relatif kecil.
“Mengenai pembangunan jalan ini (Pemkab) mengandalkan dari transfer ke daerah (TKD) dari pusat. Kalau dari APBD nggak kebagian karena PAD-nya terlalu kecil, PAD Rp 350 miliar kurang lebih,” kata Asep, Kamis (25/9/2025).
Asep menjelaskan, Pemkab Pandeglang terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten maupun pemerintah pusat, agar dapat membantu pembangunan jalan. Saat ini, Pemprov Banten telah membangun 25 ruas jalan di Pandeglang melalui program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bang Andra.
“Tahun sekarang ada 25 ruas yang dibangun oleh provinsi melalui program Bang Andra,” ungkapnya.
Ia menambahkan, tahun ini Pemkab Pandeglang hanya bisa mengalokasikan pembangunan jalan melalui pokok pikiran (pokir) anggota DPRD. Namun, jumlahnya diakui tidak terlalu besar.
“Ada (pembangunan) cuman pokir, nggak signifikan,” ucap Asep.
Sebelumnya, warga di Kampung Pilar, Desa Mangkualam, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Banten, bergotong royong memperbaiki jalan di wilayah mereka. Aksi ini dilakukan karena warga sudah jenuh menunggu perbaikan dari pemerintah.
“Karena memang sudah terlalu jenuh, pemerintahan sekarang sudah berlanjut yang baru, sampai sekarang belum ada tindakan apapun dari pemerintah, itu yang membuat kami tergugah mengadakan swadaya,” kata salah seorang warga, Makrom, Rabu (24/9).
