TANGERANG – Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Tangerang tengah melakukan pengkajian terkait program pembinaan bagi siswa tingkat SMP yang bermasalah, bandel atau nakal, untuk dibina ke barak militer.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Dadan Gandana, mengatakan,penerapan pendidikan pembentukan karakter dan kedisiplinan bagi siswa bermasalah yang dilangsungkan oleh pembinaan militer, ini perlu kajian. Selain itu, menurutnya juga perlu penelitian secara mendalam.
“Untuk pendekatan masukkan ke barak militer, ya kita belum sampai saat ini. Karena memang kami harus melakukan kajian yang matang dulu,” kata Dadan, Selasa (13/05/2025).
Menurutnya, terkait program pembinaan bagi pelajar bermasalah yang ditangani oleh militer, ini harus dibangun dan diterapkan secara matang. Walau cara seperti ini sudah diterapkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di beberapa wilayah.
“Jangan sampai nanti hasilnya tidak baik,” katanya.
Ia menjelaskan, bahwa terkait langkah tersebut terlebih dahulu harus ada koordinasi dengan semua pihak. Baik orangtua, akademisi maupun pihak terkait sebagai mendukung keberhasilan dari program ini. Termasuk memastikan apakah pembinaan tersebut benar-benar mampu mengurangi kenakalan dan ketidakpatuhan di kalangan siswa.
“Karena kewenangan kami sekarang ini hanya di tingkat SD dan SMP saja. Jadi SD dan SMP ini usia-usia yang mereka masih memiliki kebutuhan pendampingan dari orangtua. Justru kalau menerapkan nilai-nilai pertama yang harus mereka dapatkan, seperti pengawasan dari rumah dulu. Kalau di rumahnya kuat, In sya Allah anak-anak ini akan menjadi anak yang unggul,” jelasnya.
Menuurutnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang sendiri selama ini sudah memiliki program penanganan siswa bermasalah. Di mana, pihaknya juga telah membentuk tim khusus pencegahan penanganan kekerasan di masing-masing satuan pendidikan.
Selain membentuk tim khusus, jajarannya menjalani kerja sama dengan Dinas DP3A dengan menyediakan tenaga-tenaga psikolog untuk anak. Kendati demikian untuk berkonsultasi baik orangtua maupun siswanya bisa dilakukan secara bersama.
“Karena itu biasanya kami minta pada satuan pendidikannya untuk bisa membangun komu4nikasi dengan orang tuanya. Karena kalau tidak kita selesaikan permasalahan di belakangnya, maka masalah ini akan menjadi terus menerus, karena sekolah ini kan hanya beberapa jam saja berkewenangan mengawasi anak,” ungkapnya. (jn)
