KOTA TANGERANG – Di tengah tuntutan pengawasan demokrasi yang semakin kompleks, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia mengambil langkah strategis dengan menyebar Aparatur Sipil Negara (ASN) ke seluruh wilayah Banten dan Jabodetabek. Kebijakan ini diambil untuk menutup kekosongan dan keterbatasan sumber daya manusia di satuan kerja (Satker) Sekretariat Bawaslu kabupaten/kota.
Ketua Bawaslu RI, Ahmad Bagja, menegaskan bahwa penguatan SDM menjadi kebutuhan mendesak agar fungsi pengawasan berjalan optimal.
Ia menyampaikan hal tersebut saat meresmikan gedung baru Bawaslu Kota Tangerang, Jumat (27/02/2026).
“Berdasarkan kesepakatan antara Bawaslu RI dan Dirjen Bawaslu, ASN akan disebar ke seluruh satker di Banten dan Jabodetabek. Ini bagian dari upaya memperkuat kelembagaan,” ujar Bagja.
Saat ini, komposisi pegawai di sejumlah daerah masih jauh dari ideal. Rata-rata setiap kabupaten/kota di Banten baru memiliki satu hingga dua ASN, ditambah tiga CPNS.
Padahal, menurut Bagja, kebutuhan minimal untuk satu satker berkisar antara tiga hingga lima ASN agar roda administrasi dan dukungan teknis pengawasan dapat berjalan stabil, terutama menghadapi tahapan pemilu dan pilkada mendatang.
“Penempatan saat ini memang belum ideal. Karena itu kami masih mengkaji kebutuhan riil di setiap daerah agar distribusinya proporsional dan tepat sasaran,” tambahnya.
Selain penambahan ASN definitif, Bawaslu RI juga memperbantukan pegawai pusat untuk sementara waktu guna memperkuat kinerja daerah.
Sementara itu Ketua Bawaslu Kota Tangerang, Kamarullah, mengungkapkan bahwa kondisi saat ini relatif lebih baik dibanding beberapa daerah lain, meski tetap belum maksimal.
“Satker Bawaslu Kota Tangerang sudah diisi enam orang, terdiri dari tiga ASN dan tiga CPNS. Namun secara ideal, memang masih membutuhkan tambahan agar beban kerja bisa terbagi dengan lebih efektif,” jelasnya.
Langkah distribusi ASN ini bukan sekadar penempatan administratif, melainkan komitmen menjaga kualitas demokrasi. Di balik angka-angka kebutuhan pegawai, ada tanggung jawab besar memastikan setiap proses pemilu berlangsung jujur, adil, dan transparan. Bawaslu berharap penguatan struktur sekretariat akan berdampak langsung pada efektivitas pengawasan di lapangan. (*)
