Pembinaan Kode Etik Diperkuat, Sachrudin: Wujudkan ASN Berintegritas dan Bebas Konflik Kepentingan

KOTA TANGERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus memperkuat budaya kerja yang bersih dan professional. Diantaranya melalui kegiatan Pembinaan Kode Etik dan Benturan Kepentingan yang bertajuk “Menuju ASN Kota Tangerang yang Profesional dan Berintegritas serta Bebas dari Benturan Kepentingan.”

Kegiatan tersebut digelar di Ruang Akhlakul Karimah Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, pada Kamis (26/06/2025) dibuka langsung oleh Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, dan diikuti oleh jajaran Sekretaris Perangkat Daerah, serta perwakilan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan Pemkot Tangerang.

Dalam sambutannya, wali kota, menegaskan pentingnya integritas dan etika dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Ia menekankan, bahwa ASN tidak bisa lepas dari sorotan publik, sehingga setiap keputusan dan tindakan harus dilandasi dengan tanggung jawab dan kepentingan masyarakat.

“Benturan kepentingan bisa muncul dalam berbagai bentuk, bahkan dalam keseharian kita. ASN harus mampu mengenali potensi konflik tersebut, dan menempatkan kepentingan publik di atas segalanya,” ujar Sachrudin.

Lebih lanjut, Sachrudin, menyampaikan, Kode Etik merupakan pedoman moral yang mengikat perilaku aparatur negara dalam segala aspek.

“Etika bukan hanya nama, tapi nafas dalam tugas utama. Sikap dan perilaku ASN mencerminkan wajah institusi. Kita harus berani jujur, adil, dan menjaga profesionalisme,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, wali kota, berharap, kegiatan ini mampu memperkuat nilai-nilai profesionalisme di kalangan ASN Kota Tangerang demi tercapainya pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

“Semoga kegiatan ini menjadi langkah nyata membentuk budaya kerja ASN yang lebih etis, profesional, dan siap menghadapi tantangan zaman,” tutupnya.

Sebagai informasi, kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat. Sosialisasi diikuti secara luring dan daring oleh ratusan ASN sebagai bentuk komitmen bersama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.(ril)