TANGSEL – Kebijakan Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie yang menunda pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) selama dua bulan pada 2026 dinilai pengamat sebagai langkah berani dan korektif dalam menjaga disiplin serta keseimbangan fiskal daerah.
Benyamin menyebut, kebijakan itu diambil untuk menyeimbangkan pendapatan dan belanja daerah setelah adanya koreksi dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi sebesar Rp510 miliar.
“Saya tunda untuk menyeimbangkan pendapatan dengan belanja. Soal bulannya nanti teknis, tapi kebijakannya dua bulan. Saya harus mengambil kebijakan ekstrem, mungkin tidak disukai orang, tapi saya tidak ingin melanggar hukum. Anggaran harus seimbang,” ujar Benyamin, Selasa (28/10/2025).
Ia menambahkan, selain gaji pegawai, sejumlah pos lain seperti bantuan hibah, dana KONI, dan lembaga pendidikan juga akan dikoreksi. “Ini jangan keluar konteks efisiensi dari awal,” tegasnya.
Efisiensi dan Meritokrasi Kinerja
Menanggapi kebijakan tersebut, pengamat kebijakan publik Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Adib Miftahul, menilai langkah Benyamin justru menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk memperkuat prinsip efisiensi dan meritokrasi dalam birokrasi.
Menurutnya, kebijakan itu tidak semata-mata soal penundaan gaji, tetapi bagian dari koreksi struktural terhadap sistem kinerja aparatur dan perencanaan pembangunan daerah.
“TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) itu kan bagian dari efisiensi pemerintah besar. Pemerintah memakai infrastruktur Kementerian Keuangan dan Kemendagri untuk menyisir mana pegawai yang bandel, mana yang memang bisa dikurangi,” jelas Adib saat dikonfirmasi, Rabu (29/10/2025).
Ia menilai, keputusan Benyamin merupakan sinyal bahwa daerah mulai menerapkan prinsip meritokrasi dalam sistem penggajian.
“Tunjangan kinerja itu tidak bisa dipukul rata. Yang punya kinerja bagus, tunjangannya bagus. Tapi kalau kerjanya setengah-setengah, ya jangan dikasih penuh. Ini soal keadilan kinerja,” katanya.
Pemimpin Daerah Harus Punya Karakter dan Sense Organisasi
Lebih jauh, Adib menekankan pentingnya karakter dan kemampuan kepemimpinan kepala daerah dalam mengelola kebijakan ekstrem seperti ini.
“Benyamin justru menunjukkan karakter pemimpin yang berani mengambil keputusan tidak populer, tapi rasional. Ia paham mengorganisasi sumber daya dan menata ulang perencanaan pembangunan supaya sinkron dengan kemampuan fiskal,” ujarnya.
Menurut Adib, kebijakan ini juga bisa menjadi pemicu (trigger) agar perencanaan pembangunan daerah lebih terarah pada skala prioritas dan akselerasi kebutuhan warga Tangsel. Terlebih lagi langkah Benyamin merupakan bentuk keberanian fiskal yang jarang dilakukan kepala daerah.
“Ini bukan soal tidak punya uang, tapi soal tata kelola. Pemerintah Tangsel sedang belajar disiplin fiskal dan membangun kultur meritokrasi. Itu langkah yang sulit, tapi penting,” pungkasnya.
