KOTA TANGSEL – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) menegaskan bahwa setiap hibah yang diberikan harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan tidak dapat disalurkan secara sembarangan.
Hal itu disampaikan Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang berlangsung di Serpong pada Rabu (05/02/2025).
“Kami ingin memastikan setiap hibah memiliki dampak nyata dan benar-benar dibutuhkan masyarakat. Namun, seberapa besar pun kebutuhan yang ada, kemampuan keuangan daerah tetap memiliki batas,” ujarnya.
Benyamin menambahkan, bahwa hibah bersifat stimulan, sehingga tidak bisa sepenuhnya mengandalkan anggaran pemerintah daerah. Peran serta dan swadaya masyarakat tetap diperlukan agar program hibah lebih efektif dan berkelanjutan.
Untuk itu, lanjutnya, Pemkot Tangsel mendorong setiap pemohon hibah agar tetap mengedepankan semangat gotong royong dalam setiap pengajuan bantuan.
Benyamin juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan hibah. Setiap proposal pengajuan harus sesuai dengan realisasi penggunaan dana, baik dalam pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.
“Jika terdapat perbedaan antara proposal dan realisasi penggunaan dana, maka bisa menjadi temuan yang berpotensi dipermasalahkan oleh lembaga pengawas, termasuk KPK,” tegasnya.
Sebagai langkah pengawasan, Pemkot Tangsel telah menetapkan regulasi ketat melalui Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2021, yang mengatur mekanisme penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan hibah dan bantuan sosial.
Di akhir acara, Benyamin mengingatkan bahwa pembangunan daerah tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Konsep multi-helix, yaitu kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi, dan media, menjadi kunci utama dalam membangun Kota Tangerang Selatan.
Dengan adanya evaluasi ini, Pemkot Tangsel berharap dana hibah yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (*)
