TANGSEL – Predikat “daerah paling transparan” yang disandang Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) ternyata bukan sekadar penghargaan di atas kertas. Publik kini bisa dengan mudah menelusuri anggaran daerah, bahkan ikut mengkritisinya, seperti yang dilakukan artis Leony Vitria Hartanti.
Lewat situs resmi Pemkot Tangsel, Leony menyampaikan keberatan terkait pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sekaligus menyoroti sejumlah pos belanja daerah. Opini tersebut viral dan mendapat banyak perhatian warganet.
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menegaskan bahwa partisipasi masyarakat seperti itu adalah bentuk nyata fungsi transparansi.
“Pemkot Tangsel mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Kami berkomitmen memberikan penjelasan yang faktual, transparan, dan akuntabel,” jelas Benyamin dalam siaran pers, Kamis (25/9/2025) lalu.
Benyamin kemudian meluruskan sorotan Leony terkait anggaran yang dipandang janggal. Misalnya, anggaran pemeliharaan jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp731 juta yang disebut Leony, ternyata adalah belanja jaringan instalasi listrik kantor. Sementara belanja pemeliharaan jalan dan irigasi masuk pada kode rekening berbeda dengan pagu jauh lebih besar, yakni Rp538 miliar.
Begitu juga dengan dana bansos Rp136 juta yang dipertanyakan, menurut Benyamin dialokasikan untuk dua lembaga panti yang mengajukan proposal. Adapun program pengentasan kemiskinan di Tangsel sebenarnya mencapai Rp648,1 miliar, mencakup berbagai program lintas perangkat daerah.
Program tersebut meliputi perbaikan 500 rumah tidak layak huni setiap tahun, pembangunan sanitasi dan MCK, jaminan kesehatan semesta (UHC) untuk 284.229 warga senilai Rp133 miliar, beasiswa pendidikan, jaminan pekerja rentan, hingga pelatihan peningkatan pendapatan masyarakat miskin.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 mencatat, persentase penduduk miskin di Tangsel hanya 2,36 persen—terendah di Banten. Tingkat pengangguran pun tercatat paling rendah di provinsi ini, yaitu 5,09 persen.
Transparansi Pemkot Tangsel juga diakui secara formal. Tahun lalu, Tangsel meraih predikat Badan Publik Paling Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Banten dengan nilai 98,85 poin, tertinggi di antara tujuh kabupaten/kota lainnya.
“LKPD kami terbuka untuk umum di situs resmi Pemkot Tangsel, dan diaudit BPK dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Mekanisme pengawasan juga dilakukan legislatif, Inspektorat, partisipasi publik, hingga BPKP,” tegas Benyamin.
