KOTA TANGERANG – Di tengah penerapan kebijakan Work From Home (WFH), Pemerintah Kota Tangerang memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Sejumlah instansi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap beroperasi normal, sehingga kebutuhan warga tidak terganggu.
Kebijakan ini diterapkan secara selektif, dengan tetap mengedepankan kualitas layanan. Perangkat daerah seperti Bapenda, BPKD, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, hingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tetap membuka layanan secara langsung.
Kepala DPMPTSP Kota Tangerang, Sugihharto Achmad Bagdja, menegaskan bahwa aktivitas di Mal Pelayanan Publik (MPP) tidak terdampak kebijakan tersebut.
“Pelayanan tetap berjalan aktif dan normal. Kami hanya menerapkan sekitar 10 persen WFH untuk fungsi yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujarnya, Jumat (10/04/2026).
Ia menambahkan, antusiasme masyarakat tetap tinggi. Hingga menjelang siang, jumlah pemohon layanan sudah mencapai lebih dari seratus orang, dengan berbagai kebutuhan administrasi yang tetap terlayani secara maksimal.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Rizal Ridolloh, memastikan seluruh pegawainya tetap bekerja penuh di kantor guna menjaga kelancaran pelayanan dokumen kependudukan.
“Kami tetap melayani dari pukul 08.00 hingga 16.00 WIB untuk layanan tatap muka. Selain itu, layanan online melalui aplikasi Sobat Dukcapil tersedia selama 24 jam,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan, pelayanan Disdukcapil diperluas melalui berbagai titik, mulai dari Mal Pelayanan Publik, pusat perbelanjaan Tangcity Mall, hingga kantor kecamatan dan kelurahan untuk memudahkan akses masyarakat.
Wali Kota Tangerang, Sachrudin, menegaskan bahwa kebijakan WFH tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik yang menjadi hak masyarakat.
“Kami memastikan pelayanan tetap berjalan maksimal. WFH bukan alasan untuk menurunkan kualitas layanan, justru harus diimbangi dengan sistem yang lebih efektif dan responsif,” ujarnya.
Menurutnya, keseimbangan antara efisiensi kerja dan pelayanan publik menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan dan evaluasi terus dilakukan selama kebijakan berlangsung.
Dengan strategi tersebut, Pemkot Tangerang berharap pelayanan publik tetap prima, sekaligus menunjukkan bahwa adaptasi kebijakan kerja tidak mengurangi komitmen pemerintah dalam melayani masyarakat secara optimal. (red)
