TANGSEL – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) bersiap melompat lebih jauh dalam transformasi digital. Bukan sekadar mengejar kecepatan layanan, tetapi membangun sistem komunikasi publik yang kredibel, transparan, dan benar-benar terasa di tangan warga.
Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang Selatan, Pemkot Tangsel kini mengembangkan ekosistem digital terpadu yang menggabungkan layanan, data, hingga interaksi warga dalam satu platform. Kepala Diskominfo Tangsel, TB Asep Nurdin, menyebut langkah ini sebagai evolusi panjang yang telah dimulai sejak satu dekade terakhir.
“Perjalanan ini tidak instan. Dari era aplikasi per dinas, lalu disatukan dalam satu portal, hingga sekarang masuk ke ekosistem percakapan yang lebih cerdas,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).
Jika pada periode 2015–2020 setiap dinas membangun aplikasi masing-masing, maka pada 2021–2024 sistem mulai dikonsolidasikan melalui portal terpadu. Kini, sejak 2025, Tangsel memasuki fase baru: satu ekosistem layanan berbasis percakapan digital melalui platform Tangsel ONE dan asisten virtual HELITA.
“Warga tidak perlu lagi banyak aplikasi. Cukup satu akses, bahkan bisa lewat WhatsApp 24 jam,” jelas Asep.
Sejumlah layanan digital telah menjadi fondasi, seperti sistem perizinan daring yang melayani lebih dari 73 jenis layanan, kanal pengaduan publik, hingga pembayaran pajak daerah secara online. Pemerintah juga mengandalkan teknologi kecerdasan buatan untuk menjawab kebutuhan informasi warga secara real-time.
Namun di balik kemajuan itu, tantangan tak kalah besar. Maraknya hoaks dan fenomena echo chamber di ruang digital menjadi perhatian serius. Untuk itu, Pemkot Tangsel mulai memanfaatkan analisis big data guna memantau dinamika isu dan melakukan langkah preventif sebelum berkembang menjadi krisis informasi.
“Informasi harus dikelola cepat dan akurat. Kalau tidak, ruang digital bisa dipenuhi disinformasi,” tegasnya.
Transformasi ini juga menyasar fase berikutnya. Pada kuartal ketiga 2026, Pemkot menargetkan integrasi lebih luas antar-OPD, termasuk sistem notifikasi proaktif yang mampu “mengingatkan” warga terkait layanan.
Ke depan, Tangsel bahkan menargetkan konsep Smart City Humanis pada 2027—di mana layanan publik tidak hanya responsif, tetapi juga prediktif berbasis data.
Namun di sisi lain, integrasi data dalam skala besar membawa risiko serius terhadap keamanan siber. Untuk itu, penguatan tim keamanan digital menjadi prioritas guna menjaga kepercayaan masyarakat.
“Kedaulatan data warga adalah hal utama. Sistem yang canggih harus diimbangi dengan perlindungan yang kuat,” ujar Asep.
Lebih dari sekadar teknologi, Pemkot Tangsel menekankan perubahan budaya kerja sebagai fondasi utama. Karena pada akhirnya, digitalisasi bukan hanya soal aplikasi, tetapi tentang bagaimana negara hadir lebih dekat, lebih cepat, dan lebih relevan bagi masyarakat. (red)
