TANGSEL – Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie menegaskan bahwa pelayanan publik tidak boleh berhenti pada urusan administrasi dan pemenuhan prosedur birokrasi semata. Menurutnya, seluruh aparatur sipil negara (ASN) harus memastikan setiap layanan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang dirasakan secara langsung.
Pesan tersebut disampaikan Benyamin saat membuka Rapat Teknis Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan (Puspemkot Tangsel), Senin (15/6/2026). Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat budaya kerja yang berorientasi kepada masyarakat.
Dalam arahannya, Benyamin menekankan bahwa warga tidak menilai birokrasi berdasarkan jabatan, pangkat, maupun latar belakang pendidikan aparatur. Yang menjadi ukuran utama adalah kemudahan, kecepatan, dan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat sehari-hari.
“Masyarakat tidak melihat apakah itu PNS, PPPK, ataupun pangkat dan lulusannya. Yang mereka lihat adalah apakah pelayanan publik yang diberikan dapat mereka terima dengan baik,” ujar Benyamin.
Komitmen tersebut selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan pelayanan publik, peningkatan daya saing daerah, serta kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah. Karena itu, peningkatan kualitas layanan menjadi salah satu indikator penting keberhasilan pemerintah daerah.
Sebagai bentuk transformasi pelayanan, Pemkot Tangsel terus mengembangkan pemanfaatan teknologi digital melalui platform Tangsel One yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika. Kehadiran platform tersebut diharapkan mampu mengintegrasikan berbagai layanan publik sekaligus mempercepat respons pemerintah terhadap berbagai kebutuhan dan aduan masyarakat.
Menurut Benyamin, pendekatan pelayanan kini harus bergeser dari sekadar mengejar target administrasi menjadi lebih berfokus pada pengalaman dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Berbagai laporan maupun keluhan yang masuk melalui kanal digital akan menjadi bahan evaluasi bagi organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.
“Semua kinerja akan dikembalikan sebagai bahan evaluasi untuk masyarakat, dan isu-isu yang dilaporkan melalui berbagai saluran akan ditindaklanjuti oleh OPD terkait,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa seluruh program pelayanan yang dijalankan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada hari yang sama, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 turut disampaikan kepada DPRD sebelum diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Banten sebagai bagian dari mekanisme evaluasi pemerintahan.
Benyamin menegaskan bahwa evaluasi tidak hanya berlaku bagi pegawai, tetapi juga bagi kepala daerah. Karena itu, ia mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan secara kolektif agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin kuat dan pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal. “Tidak hanya staf, wali kota pun dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri. Karena itu, kita semua harus terus meningkatkan kualitas pelayanan agar hasilnya meningkat secara kolektif,” pungkasnya.
Data Pendukung: Berdasarkan ketentuan Kementerian PAN-RB, kualitas pelayanan publik menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian kinerja pemerintah daerah. Digitalisasi layanan, transparansi, kecepatan respons, dan kepuasan masyarakat menjadi aspek yang terus didorong untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. (red)
