TANGSEL – Pemerintah Provinsi Banten mulai memetakan kebutuhan penerangan jalan umum (PJU) di seluruh ruas jalan nasional yang melintasi wilayahnya. Dari total panjang jalan nasional sekitar 560 kilometer yang tersebar di delapan kabupaten dan kota, kebutuhan lampu penerangan diperkirakan mencapai sekitar 8.000 titik.
Persoalan tersebut menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi Penanganan PJU Jalan Nasional yang dipimpin langsung oleh Gubernur Banten, Andra Soni di Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Selasa (19/5/2026). Rakor dihadiri para kepala daerah se-Banten, perwakilan Balai Pengelola Transportasi Darat, PLN, serta sejumlah instansi terkait.
Menurut Andra, penerangan jalan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi berkaitan langsung dengan keselamatan pengguna jalan, kenyamanan masyarakat, serta dukungan terhadap aktivitas ekonomi dan pariwisata yang berlangsung pada malam hari.
“Seluruh kepala daerah di Provinsi Banten bersama dengan balai dari pemerintah pusat membahas terkait penerangan jalan umum di jalan-jalan nasional yang ada di Provinsi Banten. Tujuannya menyamakan persepsi, menyamakan data, dan menyelaraskan upaya agar permasalahan penerangan jalan umum bisa kita lakukan bersama-sama,” ujarnya.
Ia mengatakan, hasil rapat tersebut akan ditindaklanjuti melalui pembahasan teknis untuk menentukan skema penanganan yang tepat, termasuk pembagian peran antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Selama ini, persoalan kewenangan kerap menjadi hambatan dalam pemasangan maupun pemeliharaan lampu jalan nasional.
Andra menjelaskan, ruas jalan nasional terpanjang berada di Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Sementara di Kota Tangerang Selatan terdapat sekitar 10 kilometer jalan nasional yang menjadi jalur strategis karena berbatasan langsung dengan Jakarta dan memiliki mobilitas kendaraan yang tinggi setiap harinya.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Tri Nurtopo mengungkapkan masih banyak ruas jalan nasional di Banten yang belum memiliki penerangan memadai. Selain pembangunan lampu baru, pemerintah juga membahas mekanisme pembayaran listrik dan pemeliharaan lampu yang selama ini menggunakan berbagai pola kerja sama.
“Bapak Gubernur Andra Soni meminta dilakukan verifikasi ulang data supaya jelas mana yang menjadi kewenangan pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota,” kata Tri.
Ia menambahkan, Pemprov Banten saat ini menanggung biaya listrik sekitar 5.000 lampu jalan milik provinsi dengan anggaran hampir Rp4 miliar per tahun. Karena itu, sinkronisasi data dan kewenangan menjadi langkah penting agar pengelolaan PJU lebih efektif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan mendukung penuh upaya percepatan pemasangan dan perbaikan lampu jalan di ruas nasional. Menurutnya, sejumlah titik di kawasan Ciputat dan Pamulang masih ditemukan lampu yang padam sehingga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas maupun tindak kriminalitas.
“Ini harus segera diganti untuk menghindari kecelakaan maupun potensi kriminalitas,” tegas Pilar.
Ia menambahkan, Pemkot Tangsel selama ini rutin menjalankan program Tangsel Terang yang menyasar jalan lingkungan, kawasan perumahan, hingga jalan kota. Untuk jalan nasional, diperlukan koordinasi lebih intensif dengan pemerintah pusat agar perbaikan lampu yang rusak maupun pemasangan titik baru dapat dilakukan lebih cepat demi keamanan masyarakat. (red)
