Tahun ajaran baru selalu menghadirkan dua wajah yang berbeda. Di satu sisi, ia menjadi simbol harapan. Anak-anak mengenakan seragam baru, memasuki ruang kelas baru, dan menatap masa depan dengan penuh optimisme. Namun di sisi lain, bagi jutaan orang tua Indonesia, tahun ajaran baru sering kali menjadi musim pengeluaran besar yang menguras tabungan, aset, bahkan ketenangan hidup mereka.
Di berbagai daerah, cerita yang sama terus berulang. Ada yang menjual hasil panen lebih awal, menggadaikan perhiasan, menjual ternak, hingga meminjam uang demi memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Fenomena ini menunjukkan bahwa pendidikan masih menjadi investasi terbesar yang harus ditanggung oleh sebagian besar keluarga Indonesia.
Padahal secara konstitusi pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara. Negara bahkan mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD. Namun dalam praktiknya, biaya yang harus ditanggung masyarakat masih cukup besar.
Meskipun sekolah negeri sering disebut gratis, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa orang tua tetap harus menyiapkan berbagai kebutuhan seperti seragam, buku, alat tulis, transportasi, uang kegiatan, hingga perangkat digital yang kini menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran. Bagi keluarga berpenghasilan tinggi, biaya tersebut mungkin tidak terlalu membebani. Namun bagi keluarga pekerja informal, buruh harian, petani, nelayan, dan pedagang kecil, awal tahun ajaran sering menjadi masa yang paling berat dalam satu tahun.
Persoalan ini semakin terlihat ketika memasuki jenjang pendidikan tinggi. Baru-baru ini publik dikejutkan dengan kabar puluhan ribu calon mahasiswa yang telah lolos seleksi perguruan tinggi negeri tetapi tidak melakukan daftar ulang. Salah satu faktor yang banyak disorot adalah keterbatasan ekonomi keluarga. Realitas ini menunjukkan bahwa lolos seleksi belum tentu berarti mampu melanjutkan pendidikan.
Ironisnya, perjuangan ekonomi tersebut belum tentu berakhir ketika anak berhasil lulus. Banyak orang tua beranggapan bahwa pendidikan adalah jalan paling efektif untuk memperbaiki taraf hidup keluarga. Anggapan tersebut tidak salah. Namun tantangan berikutnya muncul ketika lulusan sekolah dan perguruan tinggi memasuki pasar kerja.
Setiap tahun jutaan lulusan baru dihasilkan oleh sekolah menengah dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Sementara itu, pertumbuhan lapangan kerja sering kali tidak mampu mengimbangi pertumbuhan jumlah pencari kerja. Akibatnya, muncul fenomena pengangguran terdidik, yaitu mereka yang memiliki ijazah tetapi belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai.
Fenomena ini menjadi paradoks tersendiri. Di satu sisi masyarakat didorong untuk meningkatkan pendidikan setinggi mungkin. Di sisi lain, tidak semua lulusan mampu terserap oleh dunia kerja. Akibatnya, sebagian keluarga harus menghadapi beban ganda: mengeluarkan biaya besar untuk pendidikan sekaligus menanggung masa tunggu anak yang belum memperoleh pekerjaan.
Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius. Apalagi Indonesia saat ini sedang memasuki era bonus demografi, ketika jumlah penduduk usia produktif berada pada puncaknya. Bonus demografi dapat menjadi kekuatan besar bagi pembangunan nasional apabila didukung pendidikan yang berkualitas dan lapangan kerja yang memadai. Sebaliknya, jika kesempatan kerja tidak tersedia, bonus demografi berpotensi berubah menjadi beban sosial dan ekonomi.
Di tengah situasi tersebut, negara tidak cukup hanya memastikan anak-anak dapat masuk sekolah. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa pendidikan memiliki keterhubungan dengan kebutuhan dunia kerja, perkembangan teknologi, kewirausahaan, dan potensi ekonomi daerah. Pendidikan harus menjadi instrumen pemberdayaan, bukan sekadar proses memperoleh ijazah.
Perhatian juga perlu diberikan kepada sekolah swasta yang selama ini menjadi mitra pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketika sebagian besar masyarakat berbondong-bondong memilih sekolah negeri karena faktor biaya, banyak sekolah swasta menghadapi kesulitan mendapatkan peserta didik. Padahal kapasitas sekolah negeri di berbagai daerah masih terbatas. Kebijakan pendidikan yang sehat harus mampu menciptakan keseimbangan antara keberlangsungan sekolah negeri dan swasta agar keduanya dapat bersama-sama melayani kebutuhan masyarakat.
Pada akhirnya, tahun ajaran baru seharusnya menjadi momentum lahirnya harapan baru, bukan kecemasan baru. Pendidikan yang baik tidak boleh membuat orang tua harus menjual aset produktif, terjebak utang, atau mengorbankan kebutuhan dasar keluarganya. Pendidikan juga tidak boleh berhenti pada pemberian ijazah tanpa diikuti peluang untuk meningkatkan kualitas hidup.
Bangsa yang maju bukan hanya bangsa yang berhasil menyekolahkan anak-anaknya, tetapi juga bangsa yang mampu memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan keluarga untuk pendidikan benar-benar menjadi investasi masa depan yang bernilai.
Jika setiap tahun ajaran baru masih identik dengan kekhawatiran biaya, dan jika setelah lulus banyak anak muda masih kesulitan memperoleh pekerjaan, maka yang perlu dievaluasi bukan semangat belajar masyarakat, melainkan keseriusan seluruh pemangku kepentingan dalam menjadikan pendidikan sebagai jalan menuju kesejahteraan.
Karena pendidikan seharusnya menjadi tangga untuk naik, bukan beban yang terus dipikul oleh rakyat kecil. (Jiyong 2026)
Achmad Haromain., M.I.Kom
