TANGERANG – Upaya menekan penyebaran HIV di Kabupaten Tangerang dinilai membutuhkan langkah yang lebih aktif, terutama dalam menemukan kasus sedini mungkin. DPRD Kabupaten Tangerang meminta Dinas Kesehatan memperkuat pemantauan, pemetaan wilayah berisiko, sekaligus memperluas akses pemeriksaan agar penanganan tidak terlambat.
Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Muhamad Amud mengatakan perhatian serius perlu diberikan menyusul jumlah kasus HIV yang disebut telah menembus lebih dari 200 kasus. Menurutnya, persoalan HIV tidak cukup ditangani setelah seseorang dinyatakan positif, tetapi harus diantisipasi melalui sistem deteksi dan pencegahan yang berjalan konsisten.
“Iya, kita dorong Dinas Kesehatan agar terus melakukan pemantauan, monitoring. Karena HIV itu salah satu penyakit yang berbahaya dan bisa menular kepada siapa pun,” ujar Amud, Kamis (20/8/2026).
Dorongan tersebut sejalan dengan penguatan program HIV yang selama ini dilakukan Pemkab Tangerang. Pada Maret 2026, Dinkes Kabupaten Tangerang mempertemukan penanggung jawab program HIV dari puskesmas, rumah sakit penyedia layanan, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), serta komunitas untuk memperluas jejaring layanan, meningkatkan deteksi dini dan memastikan orang dengan HIV mendapat pengobatan serta pendampingan berkelanjutan.
Skala penanganannya juga cukup besar. Data Pemkab Tangerang yang disampaikan dalam agenda penanggulangan HIV/AIDS pada 2025 mencatat 3.793 orang dengan HIV sedang menjalani pengobatan ARV, sementara 2.826 orang telah menjalani pemeriksaan viral load dengan hasil tersupresi. Angka tersebut menunjukkan bahwa selain menemukan kasus, kesinambungan pengobatan menjadi bagian penting dalam pengendalian HIV.
Amud meminta Dinkes berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memetakan kawasan maupun titik yang memiliki potensi risiko. Pemetaan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah menentukan lokasi edukasi, pemeriksaan, pendampingan dan intervensi kesehatan secara lebih tepat sasaran.
“Deteksi dininya harus segera dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan OPD terkait supaya tidak meluas penyebarannya. Di mana titik-titik yang memiliki potensi terjadi penyebaran harus diawasi secara ketat,” katanya.
Di sisi lain, masyarakat juga didorong tidak menunggu munculnya gejala untuk memeriksakan kondisi kesehatan. Pemeriksaan HIV dapat dilakukan melalui fasilitas pelayanan kesehatan, terutama bagi orang yang merasa memiliki faktor risiko. Deteksi lebih awal memungkinkan seseorang memperoleh informasi, konseling dan pengobatan yang diperlukan sekaligus membantu mencegah penularan lebih lanjut.
Program pemerintah di tingkat layanan primer pun telah diarahkan pada pencegahan. Salah satunya melalui triple eliminasi bagi ibu hamil, yakni pemeriksaan HIV, sifilis dan hepatitis B untuk mendeteksi infeksi sejak dini serta mencegah penularan dari ibu kepada anak. Di Puskesmas Kedaung Barat, misalnya, sebanyak 165 ibu hamil dari delapan desa mengikuti pemeriksaan triple eliminasi pada Januari 2025.
Amud menekankan bahwa keberhasilan pengendalian HIV tidak dapat dibebankan kepada pemerintah semata. Tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan, komunitas dan masyarakat harus memiliki peran masing-masing, sementara edukasi perlu terus diperkuat agar pemeriksaan kesehatan tidak dianggap sebagai sesuatu yang memalukan.
“Kalau masyarakat merasa risih, saya pikir masyarakat harus punya inisiatif sendiri dengan melakukan pemeriksaan dini ke pos-pos kesehatan pemerintah daerah. Karena hal tersebut sebagai fungsi pengawasan terhadap diri sendiri, saya kira itu menjadi penting juga,” tuturnya.
Penguatan layanan juga menjadi bagian dari target eliminasi HIV 2030 yang tengah dikejar pemerintah. Pemkab Tangerang sebelumnya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor sekaligus menghapus stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV. Dengan demikian, deteksi dini bukan hanya soal menemukan kasus, tetapi juga memastikan mereka yang membutuhkan dapat segera memperoleh pengobatan dan dukungan tanpa takut dikucilkan.
“Ini tidak bisa dianggap remeh karena bisa berdampak kepada kesehatan masyarakat. Kita dorong Dinkes melakukan mitigasi secepatnya,” tegas Amud. (red)
