TANGSEL – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) mulai menyiapkan berbagai langkah agar semakin sedikit anak usia sekolah yang tertinggal dari pendidikan. Salah satu sasaran yang dipasang adalah tingkat partisipasi penduduk usia 13 hingga 15 tahun dalam pendidikan dasar mencapai 99,09 persen pada 2027.
Target tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, tetapi juga memastikan anak-anak tetap mendapatkan hak pendidikan meski berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi maupun tinggal di wilayah dengan akses pendidikan yang berbeda.
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, perluasan akses pendidikan harus berjalan bersamaan dengan peningkatan mutu. Karena itu, kebijakan pendidikan daerah tidak berhenti pada pembangunan sekolah, tetapi juga menyentuh kualitas pembelajaran dan kemampuan tenaga pendidik.
“Untuk mencapai target tersebut, kita terus memperkuat akses dan kualitas pendidikan, mulai dari sarana prasarana, literasi dan numerasi, pembelajaran berbasis STEAM, digitalisasi pembelajaran hingga peningkatan kompetensi guru,” ujar Benyamin dalam keterangan di Paripurna DPRD beberapa waktu lalu.
Dalam Rancangan APBD 2027, Pemkot Tangsel menyiapkan sejumlah program untuk memperbesar kapasitas layanan pendidikan. Pada jenjang SD direncanakan penambahan 10 ruang kelas baru, sedangkan SMP mendapat tambahan 11 ruang kelas.
Dukungan juga diberikan melalui bantuan biaya personel peserta didik. Program tersebut ditargetkan menjangkau 2.717 anak PAUD, 1.600 siswa SD dan 6.100 siswa SMP. Selain itu, pemerintah menyiapkan perlengkapan peserta didik berupa 717 paket untuk PAUD, 4.023 paket SD dan 2.997 paket SMP.
Di sisi lain, Pemkot Tangsel berupaya agar bantuan pendidikan tidak salah sasaran. Pemerintah akan melakukan identifikasi terhadap anak-anak yang memiliki risiko tidak melanjutkan sekolah sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum persoalan tersebut berkembang menjadi putus sekolah.
“Kami akan terus memperkuat ketepatan sasaran bantuan pendidikan dan mengidentifikasi anak yang berisiko tidak melanjutkan pendidikan sehingga intervensi dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat,” kata Benyamin.
Pemerataan fasilitas menjadi bagian lain yang diprioritaskan. Melalui anggaran fungsi pendidikan, rehabilitasi dan modernisasi sarana sekolah akan dilakukan di berbagai kelurahan dan kecamatan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi perbedaan kualitas fasilitas pendidikan antarwilayah di Tangsel.
Keterbatasan daya tampung sekolah negeri juga menjadi perhatian. Pemkot Tangsel akan memperkuat pendampingan bersama sekolah SMP swasta sehingga siswa yang belum tertampung di sekolah negeri tetap memiliki pilihan untuk melanjutkan pendidikan.
Bagi anak dari keluarga kurang mampu, dukungan melalui beasiswa juga akan diperkuat. Pemerintah turut membuka jalur pendidikan kesetaraan melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), sehingga anak usia sekolah yang memiliki kondisi tertentu tetap memiliki kesempatan memperoleh pendidikan dasar dan menengah.
Upaya meningkatkan mutu pendidikan juga menyasar para guru. Pengembangan kompetensi akan dilakukan secara berkelanjutan, termasuk melalui pemberian kesempatan dan beasiswa pendidikan tinggi bagi tenaga pendidik.
Dengan berbagai skema tersebut, target partisipasi pendidikan 99,09 persen pada 2027 diharapkan tidak sekadar menjadi angka dalam dokumen perencanaan. Pemkot Tangsel ingin memastikan semakin sedikit anak yang terhalang melanjutkan sekolah, sekaligus membangun layanan pendidikan yang lebih merata, berkualitas dan sesuai kebutuhan masyarakat. (red)
