OPINI – Setiap 1 Mei, kita merayakan Hari Buruh (May Day). Jalanan penuh spanduk, pejabat memberi ucapan, perusahaan mengirim pesan “apresiasi”. Negara memberi hadiah satu hal: libur. Tapi di balik itu, ada kenyataan yang sulit ditutup-tutupi—bagi banyak buruh, yang libur hanya tanggalnya, bukan masalahnya.
Sejarah Hari Buruh lahir dari perlawanan keras, bahkan berdarah. Di Chicago tahun 1886, buruh mempertaruhkan nyawa demi jam kerja manusiawi. Hak yang hari ini dianggap standar dulu adalah hasil perjuangan panjang. Di Indonesia, Hari Buruh juga pernah “dihilangkan” dari ruang publik sebelum akhirnya dikembalikan sebagai hari libur nasional pada 2013.
Masalahnya, apakah pengakuan itu benar-benar mengubah keadaan?
Fakta di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Upah naik di atas kertas, tetapi selalu tertinggal dari laju harga kebutuhan hidup. Kontrak kerja terus diperpanjang tanpa kepastian. Outsourcing tetap berjalan dengan wajah berbeda. Buruh diminta produktif, tapi sering kali tanpa jaminan masa depan.
Di kawasan industri seperti Tangerang Raya, cerita ini bukan teori. Ini keseharian. Buruh bangun pagi, mengejar target produksi, pulang dengan lelah, lalu mengulang siklus yang sama—dengan kekhawatiran yang tidak pernah benar-benar selesai.
Lebih ironis lagi, bahkan untuk bersuara pun tidak semua punya ruang. Sebagian buruh tidak ikut aksi karena takut upah dipotong, takut kontrak tidak diperpanjang, atau sekadar tidak punya pilihan. Hari Buruh yang seharusnya menjadi ruang perjuangan justru terasa timpang—yang berani bersuara terbatas, yang diam jumlahnya jauh lebih banyak.
Di sisi lain, pemerintah sering berbicara tentang keseimbangan antara buruh dan dunia usaha. Perusahaan berbicara efisiensi. Tapi di tengah itu, buruh sering berada di posisi paling lemah—menjadi angka dalam laporan produksi, bukan manusia dengan kebutuhan hidup yang terus meningkat.
Pertanyaannya sederhana: kalau setiap tahun tuntutannya masih sama, apa yang sebenarnya berubah?
Hari Buruh akhirnya berisiko berubah menjadi rutinitas—diperingati, diliput, lalu dilupakan. Tanggal merah datang dan pergi, tetapi persoalan tetap tinggal. Seolah-olah peringatan ini cukup untuk meredam suara, tanpa benar-benar menyelesaikan akar masalah.
Yang lebih mengkhawatirkan, normalisasi ini perlahan membentuk penerimaan. Bahwa kondisi sekarang adalah “biasa”. Bahwa kontrak berkepanjangan itu wajar. Bahwa upah pas-pasan adalah konsekuensi.
Padahal, jika melihat sejarahnya, Hari Buruh seharusnya menjadi pengingat keras—bahwa hak pekerja tidak boleh berhenti diperjuangkan.
Jika Hari Buruh hanya berhenti pada seremoni dan libur nasional, maka kita sedang kehilangan maknanya. Dan ketika makna itu hilang, yang tersisa hanyalah formalitas—tanpa perubahan yang benar-benar dirasakan oleh mereka yang paling berhak: para buruh itu sendiri. (kusut)
