KOTA TANGERANG — Di tengah derasnya arus digital yang sulit dibendung, ancaman paparan konten pornografi terhadap anak dan remaja kian nyata. Pemerintah Kota Tangerang memilih tidak tinggal diam. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangerang, langkah serius diambil dengan menggelar Rapat Koordinasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi di Puspem Kota Tangerang, Selasa (28/4/2026).
Kepala DP3AP2KB Kota Tangerang, Tihar Sopian, menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak tidak bisa ditunda. Menurutnya, tantangan hari ini bukan hanya soal fisik, tetapi juga paparan digital yang kerap luput dari pengawasan.
“Fenomena paparan pornografi ini berkorelasi dengan meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini harus kita tangani bersama, tidak bisa sendiri-sendiri,” ujarnya.
Sebagai bentuk respons, Pemkot Tangerang memperkuat layanan penanganan melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga). Layanan ini dirancang tidak hanya responsif, tetapi juga preventif—dengan melibatkan masyarakat hingga tingkat lingkungan.
“Kami melibatkan masyarakat sampai tingkat RW sebagai ujung tombak deteksi dini. Karena yang paling dekat dengan anak adalah keluarga dan lingkungan sekitar,” jelas Tihar.
Pembentukan gugus tugas ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 1126, yang mengamanatkan adanya koordinasi lintas sektor dalam pencegahan, pengawasan, hingga penanganan dampak pornografi.
Di sisi lain, Asisten Deputi Ketahanan Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Mustikorini Indrijatiningrum, mengapresiasi langkah tersebut. Ia menilai, keterlibatan banyak pihak menjadi kunci dalam menciptakan ketahanan keluarga di tengah tantangan era digital.
“Sinergi lintas sektor dan partisipasi masyarakat sangat penting. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama,” katanya.
Data nasional menunjukkan, akses internet yang semakin luas di kalangan anak dan remaja membawa risiko paparan konten negatif yang lebih tinggi. Tanpa pengawasan dan edukasi yang memadai, dampaknya bisa berujung pada kekerasan, penyimpangan perilaku, hingga gangguan perkembangan mental.
Karena itu, gugus tugas ini diharapkan tidak hanya berhenti pada forum koordinasi, tetapi benar-benar hadir sebagai sistem perlindungan yang hidup di tengah masyarakat—menjaga, mengawasi, dan melindungi generasi dari ancaman yang tak selalu terlihat.
Di Kota Tangerang, upaya ini menjadi pengingat bahwa melindungi anak hari ini berarti menjaga masa depan yang lebih aman dan bermartabat. (red)
