KOTA TANGERANG — Janji perbaikan kembali diucapkan. Pemerintah Kota Tangerang menegaskan komitmennya menindaklanjuti rekomendasi DPRD, namun publik kini menunggu satu hal yang lebih penting: realisasi nyata di lapangan.
Komitmen itu disampaikan usai penetapan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tangerang Tahun 2025 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD, Rabu (29/4/2026).
Wali Kota Tangerang, Sachrudin, menyatakan seluruh catatan DPRD akan menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan ke depan.
“Rekomendasi ini bukan sekadar formalitas. Kami pastikan ditindaklanjuti untuk memperkuat kinerja pemerintahan dan pelayanan publik,” ujarnya.
LKPJ 2025 sebelumnya memuat gambaran kinerja pemerintah daerah, mulai dari indikator makro pembangunan, pengelolaan keuangan, hingga capaian program prioritas. Namun bagi DPRD, laporan tersebut bukan akhir, melainkan awal dari evaluasi yang harus direspons dengan perbaikan konkret.
Dalam rekomendasinya, DPRD menyoroti sejumlah isu strategis yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah, seperti kualitas pelayanan publik yang dinilai belum merata, penyerapan anggaran yang perlu dioptimalkan, hingga infrastruktur dasar yang masih membutuhkan perhatian serius.
Persoalan klasik seperti perbaikan jalan, pengendalian banjir, serta layanan pendidikan dan kesehatan kembali masuk dalam daftar prioritas. DPRD juga menekankan pentingnya penguatan ekonomi daerah melalui dukungan terhadap UMKM dan penciptaan lapangan kerja.
Sachrudin menegaskan, seluruh masukan tersebut akan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan program kerja perangkat daerah.
“Kami akan menjadikan rekomendasi ini sebagai dasar perbaikan kebijakan agar lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Meski demikian, tantangan utama bukan pada perencanaan, melainkan konsistensi pelaksanaan. Evaluasi serupa kerap muncul setiap tahun, namun sebagian persoalan masih berulang di tengah masyarakat.
Pengamat tata kelola pemerintahan menilai, keberhasilan tindak lanjut LKPJ seharusnya diukur dari perubahan yang dirasakan warga, bukan hanya dari laporan administrasi.
“Kalau rekomendasi hanya berhenti di dokumen, maka dampaknya tidak akan terasa,” ujar seorang analis kebijakan publik.
Wali Kota juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan arah pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Kolaborasi ini menjadi kunci agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Di tengah komitmen yang disampaikan, publik kini menanti langkah konkret. Karena bagi warga, kualitas pemerintahan tidak diukur dari janji—melainkan dari perubahan yang benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari. (red)
