TANGSEL – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh para penerima, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian daerah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengoptimalkan peran Satuan Tugas (Satgas) Percepatan MBG sebagai ujung tombak pengawasan, koordinasi, dan pengembangan ekosistem program tersebut.
Komitmen itu ditegaskan dalam rapat koordinasi Program Makan Bergizi Gratis yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan, Bambang Noertjahjo, bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Aula Lengkong, Puspemkot Tangsel, Kamis (11/6/2026). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan program prioritas nasional itu berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Bambang menjelaskan, Satgas Percepatan MBG sebenarnya telah dibentuk sejak akhir 2025 sebagai tindak lanjut berbagai regulasi pemerintah pusat. Namun kini, peran satgas tersebut mulai diperkuat agar tidak hanya hadir secara administratif, melainkan benar-benar mampu mengawal pelaksanaan program di lapangan.
“Pada akhir tahun 2025 kita sudah memiliki Satgas Percepatan MBG. Sekarang berbagai hal yang sebelumnya sudah dibentuk itu kita konkretkan dan fungsikan secara maksimal, salah satunya melalui pengawasan dan koordinasi yang lebih intensif,” ujar Bambang.
Menurutnya, keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari tersalurnya makanan bergizi kepada peserta didik, tetapi juga dari kemampuan pemerintah membangun sistem pendukung yang kuat. Mulai dari pengawasan distribusi, kualitas makanan, hingga keberlangsungan pasokan bahan baku harus berjalan selaras agar program dapat memberikan dampak yang optimal.
Menariknya, Pemkot Tangsel juga ingin memastikan manfaat ekonomi dari program ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lokal. Karena itu, kebutuhan bahan baku untuk dapur MBG didorong berasal dari petani, peternak, pelaku UMKM, hingga pemasok yang berada di wilayah Tangerang Selatan.
“Program ini bukan hanya soal pemenuhan gizi. Kami meyakini ada dampak ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Karena itu, rantai pasok bahan baku idealnya berasal dari Tangsel sehingga perputaran ekonomi juga terjadi di daerah,” ungkap Bambang.
Selain membahas penguatan ekonomi lokal, rapat koordinasi tersebut turut menyoroti aspek legalitas dapur SPPG yang menjadi pusat produksi makanan bergizi. Pemerintah daerah ingin memastikan seluruh operasional berjalan sesuai aturan tanpa menghambat pelayanan kepada ribuan penerima manfaat yang setiap hari mengandalkan program tersebut.
“Apakah aspek legalitas perlu dibenahi terlebih dahulu atau bisa berjalan beriringan sambil memastikan layanan kepada penerima manfaat tetap optimal, ini yang harus kita sepakati bersama,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi jangka panjang dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, anak-anak yang mendapatkan asupan gizi yang baik akan memiliki kondisi kesehatan, konsentrasi belajar, dan daya saing yang lebih baik di masa depan.
“Kami mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis karena ini bukan sekadar program bantuan pangan. Ini adalah investasi untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Karena itu pelaksanaannya harus dikawal bersama agar tepat sasaran dan berkelanjutan,” kata Benyamin.
Melalui penguatan Satgas Percepatan MBG, sinergi dengan SPPG, serta keterlibatan pelaku usaha lokal, Pemkot Tangsel optimistis program ini tidak hanya membantu meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang mampu memberikan manfaat luas bagi warga Kota Tangerang Selatan. (*)
